Pindah Rayon Sekolah

Spread the love

 
Dasar Hukum    

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Persyaratan Pelayanan

  1. Surat Keterangan Pindah Rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibuat (Rangkap 4)
  2. Surat Pengantar Pindah Rayon dari Sekolah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur          

  1. Orang Tua/wali siswa sebagai pemohon datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Surat Keterangan Pindah Rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (asli rangkap 4);
  2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, sekiranya sudah cukup maka akan diproses, jika belum lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi;
  3. Apabila orangtua/wali siswa hanya membutuhkan legalisir surat keterangan pindah rayon, maka petugas akan membubuhkan cap legalisir pada surat keterangan tersebut, namun apabila orantua/wali siswa membutuhkan surat keterangan maka petugas akan membuat surat keterangan tersebut;
  4. Petugas akan memasukkan berkas tersebut ke dalam ruang kerja pejabat terkait untuk ditandatangani;
  5. Setelah berkas tersebut ditandatangni pejabat terkait, petugas akan memberikan nomor surat, petugas mengambil 1 (satu) rangkap untuk arsip kemudian 3 rangkap lainnya akan diserahkan kepada orangtua/wali siswa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Produk Pelayanan Berkas Pindah Rayon sudah dilegalisir, atau berkas surat pndah rayon yang sudah ditandatangi pejabat berwenang diserahkan kepada pemohon.

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas               

  1. Ruang tempat pengajuan legalisir pindah rayon yang memadai;
  2. Kelengkapan, Komputer, Printer, ATK Stampel
  3. Buku Agenda dan Buku Tamu
  4. Kelengkapan dan Persyaratan pemohon.

Kompetensi Pelaksana

  1. Mengerti dan memahami mengenai mekanisme pelaksanaan pindah sekolah;
  2. Mengerti dan memahami regulasi tentang pindah sekolah;
  3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer;
  4. Disiplin, teliti, dan bertanggung jawab;

Pengawasan Internal Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK/SLB dan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA/SMK/SLB

Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan

  1. Pengaduan Pengaduan disampaikan kepada tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, antara lain kotak pengaduan, email, HP, dan surat
  2. Tindak lanjut Penerimaan Pengaduan
  • membahas aduan yang diterima dalam rapat internal Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri;
  • membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.
  • Saran dan Kesan
  • Prosedur Pemberian Saran/Masukan
  • Tindak Lanjut Penerimaan Saran/Masukan

Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Jaminan Keamanan
Surat izin maupun rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga terjamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Jumlah Pelaksana  3 (tiga) orang
Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 2 (dua) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)

Biaya/Tarif   Rp. 0,-