Pengantian Ijazah

Spread the love

   

Dasar Hukum    

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan MENDIKBUD Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Ket. Penggantian Ijazah/STTB, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Persyaratan Pelayanan

  1. Mengajukan surat permohonan/pengantar penggantian Ijazah dari Sekolah Asal (salah, rusak)
  2. Surat Keterangan Kepolisian (kehilangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur          

  1. Pemohon datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa surat keterangan/pengantar beserta Ijazah asli.
  2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, sekiranya sudah cukup maka akan diproses, jika belum lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi;
  3. Petugas membuat surat keterangan Penggantian Ijazah (salah, rusak, hilang)
  4. Petugas akan memasukkan berkas tersebut ke dalam ruang kerja pejabat terkait untuk diparaf dan ditandatangani;
  5. Setelah berkas tersebut ditandatangni pejabat terkait, petugas akan memberikan nomor surat, petugas mengambil 1 (satu) rangkap untuk arsip kemudian 1 rangkap lainnya akan diserahkan kepada orangtua/wali siswa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Produk Pelayanan adalah Surat Keterangan Penggantian Ijazah yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon.

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

  1. Ruang tempat pengajuan penggantian Ijazah;
  2. Kelengkapan, Komputer, Printer, ATK Stampel Buku Agenda dan Buku Tamu
  3. Kelengkapan dan Persyaratan pemohon.

Kompetensi Pelaksana 

  1. Mengerti dan memahami mengenai mekanisme penggantian ijazah rusak/salah/hilang;
  2. Mengerti dan memahami regulasi penggantian Ijazah;
  3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer;
  4. Disiplin, teliti, dan bertanggung jawab;

Pengawasan Internal     Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK/SLB, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA/SMK/SLB

Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan            

A. Pengaduan

Prosedur Penyampaian Pengaduan
Pengaduan disampaikan kepada tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, antara lain kotak pengaduan, email, HP, dan surat

Tindak lanjut Penerimaan Pengaduan

  1. membahas aduan yang diterima dalam rapat internal Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri;
  2. membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.

Saran dan Masukan

  1. Prosedur Pemberian Saran/Masukan
  2. Tindak Lanjut Penerimaan Saran/Masukan

Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Jaminan Keamanan
Surat izin maupun rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga terjamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Jangka Waktu Penyelesaian   Maksimal 2 (dua) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)
Biaya/Tarif  Rp. 0,-
Jumlah Pelaksana  3 (tiga) orang