Pengesahan Kurikulum

Spread the love


Dasar Hukum    

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan MENDIKBUD Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Persyaratan Pelayanan  Pihak sekolah datang dan membawa berkas Kurikulum Sekolah yang akan disahkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur          

  1. Pihak Sekolah datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Berkas Kurikulum Sekolah
  2. Petugas Menerima dan memeriksa berkas kurikulum.
  3. Petugas memasukkan berkas kurikulum ke Kabid PSMA/ PSMK/ Sekretaris untuk diparaf.
  4. Kurikulum disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepri
  5. Berkas Kurikulum diserahkan kepada pihak sekolah.

Produk Pelayanan Berkas Kurikulum yang sudah disahkan dikembalikan pihak sekolah.

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas               

  1. Ruang tempat pengajuan pengesahan kurikulum;
  2. Kelengkapan, Komputer, Printer, ATK Stampel Buku Agenda dan Buku Tamu
  3. Kelengkapan dan Persyaratan pemohon.

Kompetensi Pelaksana

  1. Mengerti dan memahami mengenai mekanisme pengesahan kurikulum;
  2. Mengerti dan memahami regulasi pengesahan kurikulum;
  3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer;
  4. Disiplin, teliti, dan bertanggung jawab;

Pengawasan Internal     Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK/SLB dan Sekretaris

Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan 

Pengaduan
Prosedur Penyampaian Pengaduan

Pengaduan disampaikan kepada tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, antara lain kotak pengaduan, email, HP, dan surat

Tindak lanjut Penerimaan Pengaduan

  1. membahas aduan yang diterima dalam rapat internal Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri;
  2. membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.

Saran dan Masukan

  1. Prosedur Pemberian Saran/Masukan
  2. Tindak Lanjut Penerimaan Saran/Masukan

Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Jaminan Keamanan
Surat izin maupun rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga terjamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 2 (dua) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)
Biaya/Tarif          Rp. 0,-
Jumlah Pelaksana            3 (tiga) orang