Dinas Pendidikan Kepri Pastikan SPMB 2025 Bebas Pungli, Fokus Tingkatkan Mutu SMK

KEPRI (DISDIK)-Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa baru. Salah satu prioritas utama adalah memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) atau intervensi dari pihak luar.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kepri di Gedung Graha Kepri pada Jumat (9/5/2025). 

“Saya sudah tegaskan, baik secara internal maupun kepada semua pihak terkait: jangan sampai ada pungli dalam pelaksanaan SPMB,” tegasnya.

Dilansir dari batamtoday.com. Andi menyebut sejauh ini belum ada permintaan atau tekanan dari pihak luar, termasuk aparat penegak hukum, terkait proses penerimaan siswa. Ia memastikan seluruh tahapan SPMB akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Istilah SPMB sendiri menggantikan sebutan sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan di Kepri. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kepri untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan, baik teknis maupun non-teknis. 

“Kami menyadari pelaksanaannya tidak mudah, tapi kami berkomitmen melakukan yang terbaik demi perbaikan pendidikan ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh, Andi menyoroti pentingnya penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepri sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, lulusan SMK harus menjadi prioritas karena mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

Tahun 2024, Kepri berhasil meraih tujuh penghargaan dari Kementerian Pendidikan, lima di antaranya diraih langsung oleh Dinas Pendidikan Kepri. Capaian ini dianggap sebagai cerminan potensi besar sektor pendidikan di daerah, bukan sekadar pencapaian administratif.

“Penghargaan bukan tujuan utama kami. Yang lebih penting adalah bagaimana ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat fasilitas dan kualitas SMK, termasuk memperhatikan sekitar 5.000 siswa SMK swasta yang ada di Kepri,” tambah Andi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kepri, Onward Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap program penguatan SMK. Ia mengakui bahwa meski SMA di Kepri sudah menunjukkan perkembangan pesat, SMK masih membutuhkan perhatian lebih.

“Kalau SMA sudah banyak yang maju, SMK masih perlu didorong. Kami siap mendukung agar SMK di Kepri bisa berkembang lebih baik,” ujarnya.

Dengan pengawasan ketat dan kerja sama antarlembaga, pelaksanaan SPMB 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam pembenahan sistem pendidikan di Kepulauan Riau (tim).



Editor   : Abidin

Sumber: batamtoday.com