Kadisdik Kepri Dr. Andi Agung Tegaskan Komitmen Pembangunan SDM di Forum Diskusi Nasional BPK RI

KEPRI (DISDIK) — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., tampil sebagai narasumber dalam forum diskusi nasional bertema Pembangunan Manusia, yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin pagi (4/8).

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Diskusi Kajian Pemeriksaan Tematik yang digelar oleh Pusat Analisis Kebijakan PKN BPK RI, dengan mengangkat isu krusial seputar pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam pemaparannya mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andi Agung menjelaskan berbagai capaian, strategi, dan inovasi yang telah dilakukan dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan.

“Pemerintah Provinsi Kepri sangat menyadari bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, berbagai program strategis dan kolaboratif terus kami dorong demi meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan,” tegasnya.

Dr. Andi Agung turut memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri yang menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir, serta arah kebijakan pembangunan manusia yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pengadopsian Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai ukuran baru dalam mengukur potensi kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Pemprov Kepri disebut telah melakukan langkah adaptif dengan mengintegrasikan pendekatan IMM dalam beberapa indikator pembangunan sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Kadisdik Kepri memaparkan berbagai capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam paparannya, Dr. Andi Agung menegaskan bahwa pendidikan merupakan poros utama dalam meningkatkan kualitas manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan manusia ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan dan kebijakan daerah,” tegasnya.

Disampaikan bahwa hingga tahun 2025, jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepri mencapai lebih dari 100.000 murid, didukung oleh 6.772 pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari PNS, Non-ASN, dan PPPK.

Kepri juga mencatatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,89 pada tahun 2024, menjadikannya provinsi dengan IPM peringkat ketiga nasional, di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Rata-rata pertumbuhan IPM Kepri dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 0,55 poin per tahun, menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Strategi Prioritas: Pemerataan, Inklusi, dan Digitalisasi.  Beberapa isu strategis yang diangkat adalah:

·         Masih belum optimalnya daya saing SDM.

·         Kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antarwilayah.

·         Tantangan distribusi tenaga pendidik dan transformasi digital.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan telah merumuskan strategi dan program prioritas, antara lain:

·         Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan terutama di wilayah 3T.

·         Peningkatan infrastruktur dan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran digital.

·         Bantuan pendidikan inklusi, seragam gratis, biaya hidup dan transportasi siswa.

·         Peningkatan kesejahteraan guru melalui TPP dan insentif bagi Non-ASN.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kepri telah menetapkan target IPM yang lebih tinggi dalam dokumen RPJMD 2025–2029, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penguatan pendidikan vokasi.

Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kadisdik juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan manusia. Ia mengusulkan agar fokus pemeriksaan BPK juga menyentuh aspek anggaran dan efektivitas lintas program pembangunan SDM.

“Kami berharap upaya pembangunan ini juga dapat dikawal melalui mekanisme pemeriksaan yang konstruktif dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan daerah,” pungkasnya.

Forum ini turut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Diharapkan hasil diskusi ini menjadi rujukan penting dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam memajukan SDM Indonesia.

Kegiatan yang dihadiri peserta dari berbagai daerah ini menjadi wadah strategis dalam menyampaikan masukan dan pengalaman lapangan sebagai bahan penyusunan metodologi dan fokus pemeriksaan tematik BPK RI (tim/randi).




Editor : Abidin