NATUNA – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan akses pendidikan siswa asal Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, yang selama ini harus menyeberangi laut selama sekitar satu jam untuk menuju sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Natuna guna membahas solusi jangka pendek dan jangka panjang agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih aman dan mudah.
Hal tersebut disampaikan Andi Agung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Kamis (12/11/2026).
Untuk solusi jangka pendek, Disdik Kepri menyiapkan dua alternatif lokasi belajar sementara. Pertama, memanfaatkan gedung SMP setempat melalui penerapan sistem sekolah satu atap. Kedua, menggunakan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dengan menyiapkan ruang belajar, kursi, serta tenaga pengajar.
“Terkait hal itu, kami langsung tindak lanjuti. Begitu kemarin koordinasi dengan Bupati Natuna, alhamdulillah ada dua alternatif. Pertama, apakah di situ nanti sekolah satu atap kita pakai SMP, ataukah nanti bisa juga numpang di MDA, kita hanya masukkan kursi dengan guru,” ujar Andi Agung.
Selain solusi sementara, Disdik Kepri juga merencanakan pembangunan sekolah baru di wilayah Batu Berian sebagai upaya jangka panjang.
Andi Agung menjelaskan, lahan untuk pembangunan sekolah sebenarnya telah tersedia. Namun, masih diperlukan penyelesaian legalitas berupa sertifikat tanah agar usulan pembangunan dapat diajukan kepada pemerintah pusat.
“Kedua, kalau untuk ke depan lahannya memang sudah ada, Pak, tetapi memang perlu legalitas sertifikasinya. Kalau ada sertifikatnya diajukan ke pusat, insyaallah menjadi sekolah baru,” jelasnya.
Sambil menunggu proses legalitas lahan, Disdik Kepri berharap dukungan Banggar DPRD Provinsi Kepri untuk mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1 miliar pada 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal pembangunan sekolah di wilayah tersebut.
“Dan kami sudah melaporkan pimpinan, kami berharap juga nanti di Banggar bahwa ini kita minta Rp1 miliar saja dulu untuk bagaimana membangun pada tahun 2027, sehingga anak-anak kita ini tidak ada lagi berenang menerobos laut,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Andi Agung juga menggambarkan beratnya akses yang harus ditempuh para siswa. Jarak antara tempat tinggal mereka dan sekolah di Kecamatan Serasan mengharuskan siswa menggunakan pompong dengan waktu perjalanan sekitar satu jam.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian, mengingat keselamatan perjalanan sangat bergantung pada cuaca dan kondisi gelombang laut.
“Terus terang saja, antara Kecamatan Serasan dengan pulau asal siswa ini naik pompong lebih kurang satu jam, Pak. Satu jam, Pak. Jadi itu memang jauh,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dan pihak sekolah lebih proaktif menyampaikan kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil, termasuk kebutuhan pembentukan kelas jauh, kepada Disdik Kepri.
Menurutnya, pengalaman di Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa kelas jauh dapat menjadi solusi efektif dalam memperluas akses pendidikan. Bahkan, sejumlah kelas jauh yang sebelumnya dibentuk kini telah berkembang menjadi sekolah reguler dan berdiri sendiri.
“Seperti di Lingga, itu semuanya hampir kelas jauh yang kita buat, bahkan di tahun ini sudah kita jadikan kelas reguler dan berdiri sendiri. Jadi kita berharap daerah-daerah sampaikan ke kami kalau memang butuh kelas jauh,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Disdik Kepri berharap persoalan akses pendidikan di Batu Berian dapat segera teratasi. Pemanfaatan gedung SMP atau MDA diharapkan menjadi solusi dalam waktu dekat, sementara pembangunan SMA menjadi upaya jangka panjang agar siswa tidak lagi harus menempuh perjalanan laut yang berisiko demi mendapatkan pendidikan.
Sumber : https://koranperbatasan.com