Gotong Royong Jadi Kunci, Mendikdasmen Ajak Semua Pihak Perkuat Pendidikan Nasional

KEPRI (DISDIK) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional. Hal ini terutama berkaitan dengan pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan BelajaRaya pada sesi Ngobrol Publik bertajuk “Gotong Royong untuk Sekolah dan Madrasah: Kebijakan dan Aspirasi Komunitas” yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (2/5).

Dalam forum tersebut, Abdul Mu’ti menyoroti bahwa tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan sinergi lintas kementerian, dukungan masyarakat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar layanan pendidikan bisa merata dan berkualitas.

“Gotong royong adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk melengkapi keterbatasan sumber daya pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program revitalisasi tidak hanya fokus pada perbaikan fisik sekolah, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam membangun proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.

“Lingkungan belajar yang baik akan mendorong pembelajaran yang lebih menyenangkan. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan karakter murid,” jelasnya.

Selain itu, Mendikdasmen juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya penggunaan Interactive Flat Panel (IFP). Teknologi ini dinilai mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh siswa.

“Dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan zaman,” tambahnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, pengelolaan partisipasi publik juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu mampu memilah aspirasi yang benar-benar konstruktif dengan informasi yang tidak relevan.

“Kita harus bisa membedakan antara voice dan noise. Keterbukaan penting, tetapi harus diiringi ketajaman dalam membaca kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Sumber : kemendikdasmen.go.id