Wamendikdasmen: Sekolah Negeri dan Swasta Dua Sayap Pendidikan Nasional
BALI– Sekolah negeri dan swasta memiliki peran yang sama penting dalam membangun pendidikan nasional. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan merata bagi seluruh anak Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026 di Bali, Rabu (11/11).
Dalam kesempatan itu, Atip menyampaikan apresiasi atas kiprah dan konsistensi BMPS yang telah memasuki usia 55 tahun dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan BMPS merupakan bukti nyata partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, peran lembaga pendidikan swasta perlu terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah.
“Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkap Atip.
Ia menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen memberikan perhatian yang setara kepada satuan pendidikan negeri maupun swasta melalui berbagai program prioritas.
Salah satunya melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto berupa Revitalisasi Satuan Pendidikan. Melalui skema swakelola, program tersebut telah menjangkau lebih dari 39 ribu satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Dukungan lainnya diwujudkan melalui program Digitalisasi Pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Pemerintah juga terus meningkatkan dukungan terhadap kesejahteraan guru, termasuk guru non-ASN, melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan insentif.
“Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” tegasnya.
Atip berharap BMPS terus menjadi mitra strategis Kemendikdasmen dalam memberikan gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan nasional. Menurutnya, kemitraan pemerintah dengan lembaga pendidikan swasta tidak cukup hanya sebatas koordinasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelaksanaan program yang konkret.
Apresiasi terhadap peran lembaga pendidikan swasta juga disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan, I Made Rentin.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.
Menurut Rentin, lembaga pendidikan swasta memiliki posisi strategis dalam ekosistem pendidikan nasional. Karena itu, ia berharap Mukernas BMPS 2026 dapat menghasilkan berbagai keputusan dan gagasan konkret untuk memperkuat kontribusi pendidikan swasta dalam mencetak generasi unggul.
“Saya ucapkan selamat dan semoga forum ini menjadi ruang untuk melahirkan gagasan serta pemikiran konkret dalam menjawab tantangan pendidikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus memperjuangkan eksistensi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia.
Selama lebih dari lima dekade, BMPS telah menjadi wadah bagi penyelenggara pendidikan swasta untuk berhimpun, berkomunikasi, berkoordinasi, serta menyampaikan aspirasi dari berbagai daerah.
Dalam Mukernas BMPS 2026, Saur menyebutkan tiga orientasi utama yang menjadi perhatian organisasi, yakni afirmasi, fasilitasi, dan advokasi.
Afirmasi diarahkan untuk memperjuangkan pengakuan dan keberpihakan terhadap keberadaan serta kontribusi pendidikan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Fasilitasi dilakukan dengan mendorong dukungan, kemudahan, dan akses bagi sekolah swasta untuk meningkatkan mutu serta menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.
Sementara advokasi difokuskan pada upaya memperjuangkan kepentingan dan melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta melalui dialog, konsultasi, serta langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saur berharap kebijakan Kemendikdasmen dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan lembaga pendidikan swasta.
“Prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tutupnya.
Sumber:kemendikdasmen.go.id